(Bupati Edi Damansyah)

TENGGARONG, Pemerintah Kukar mendalami kronologi terkait pembangunan rumah masyarakat dan dermaga tambat tugboat pandu tunda, di Tenggarong Seberang tepatnya di dekat Jembatan Mahakam Kukar.

"Terkait Lahan tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, kita mendalami dulu kronologinya seperti apa, bagaimana kronologinya sehingga bisa berdiri di lokasi tersebut" Kata Edi kepada media, di Makodim, Selasa (5/1/2021).

Ia menambahkan, ada 2 pembangunan di lokasi tersebut yaitu ada bangunan rumah masyarakat dan ada tambat untuk pandu tunda di bawah Jembatan Mahakam Kukar, pihaknya akan mendalami dari sisi pemanfaatan ruangnya.

"Di ketahui bahwa bangunan rumah sudah dapat penolakan dari tata ruang, maka dari itu kami mohon pengertiannya dahulu yang bersangkutan agar mengikuti pedoman itu, jika sama sama memahami tentunya lebih nyaman bekerjanya" Katanya

Lanjut dia, pihaknya menerima laporan memang kegiatan pembangunan tersebut di stop dulu, saat ini masih proses kajian, karena bangunan tersebut hampir 70%, kemudian baru dapat larangan, jadi kedepan berharap kesadaran kolektif, tidak hanya menunggu petugas melarang dulu lalu menghentikan pekerjaannya, pihaknya meminta kepada tim tata ruang agar bisa mensosialisasikan ke masyarakat.

Sementara itu Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar Rasidi mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak tata ruang Kukart.

"Karena semua itu kewenangan tata ruang, dan di ketahui dermaga tersebut setelah di cek bersama sama dengan dinas terkait ternyata belum ada Ijinnya, maka dari itu semua kegiatan di stop sementara, untuk kelanjutannya seperti apa adalah hak tata ruang" ujar Rasidi.

Terpisah, Kasi Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kukar Toni Hidayat menuturkan, pembangunan dermaga tersebut bisa berlanjut harus melengkapi persyaratan ijin terlebih dahulu.

"Mereka harus melengkapi persyaratan, kami belum tahu apakah tanggapi oleh mereka atau tidak, dan memang proses kelengkapan tersebut cukup lama, karena harus ke Dishub, Dinas PU, dan OPD terkait, jadi harus di lengkapi dulu persyaratannya, baru bisa beroperasi lagi pengerjaannya" Ucap Toni.(*riz/poskotakaltimnews.com)